MAKASSAR, KORAN HARIAN 55 – Kekacauan yang terus membelit Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) Iqbal Najamuddin, semakin menguak bobroknya tata kelola dan kepemimpinan di instansi tersebut. Polemik penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) secara keliru, hingga dugaan kuat maladministrasi dalam pelaksanaan Seleksi Peserta Didik Baru (SPMB) 2025, menjadi bukti nyata amburadulnya manajemen di bawah kendali Kepala Dinas saat ini.
Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Ketum Perjosi) , Salim Djati Mamma, menyoroti keras lemahnya sikap tanggung jawab Kadisdik Sulsel Iqbal Najamuddin dan menyatakan bahwa sudah saatnya yang bersangkutan mundur dari jabatannya, sebagaimana dicontohkan oleh Setiawan Aswad, mantan Kepala Bappelitbangda Sulsel yang memilih hengkang dengan alasan moral dan integritas jabatan.
“Kalau Pak Setiawan mundur karena merasa tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ia junjung, kenapa Kadisdik Sulsel tidak punya keberanian yang sama, padahal kondisi pendidikan kita justru lebih rusak dan tercoreng” tegas Bung Salim kepada Koran Harian 55.
Menurutnya, keputusan Setiawan merupakan bentuk kepemimpinan beretika yang langka di birokrasi hari ini. Setiawan mundur bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran bahwa kinerja organisasinya telah memberi beban politik dan moral kepada pimpinan. Salim menyebut sikap ini sebagai teladan nyata seorang pejabat yang tahu diri.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal tanggung jawab moral. Ketika ada kegagalan sistemik, pejabat yang berintegritas akan memilih mundur, bukan berlindung di balik alasan birokratis atau cuci tangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Salim menilai carut-marutnya penerbitan SPMT di wilayah Bulukumba menjadi alarm serius bagi publik. Ia menyinggung pengakuan Plt. Kacabdis Wilayah V Bulukumba, H Arafah, yang menyatakan tidak pernah diberi tembusan terkait SPMT atas nama Aliyuddin, dan tidak mengetahui proses penerbitannya. Ini membuktikan bahwa dokumen penting diterbitkan secara ilegal dan tanpa mekanisme formal.
“Jika SPMT saja bisa keluar tanpa koordinasi, bagaimana bisa publik percaya pada proses seleksi siswa, mutasi guru, hingga pengangkatan kepala sekolah? Ini bukan kesalahan teknis biasa, ini kehancuran sistem,” kata Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel, dengan nada keras.
Asesor BNSP ini menegaskan, dalam situasi ini, kepala dinas tidak bisa bersembunyi atau menyalahkan staf di bawahnya. Ia menyebut tindakan diam dan pembiaran sebagai bentuk kepemimpinan yang gagal total.
“Kalau Kadisdik masih punya rasa malu dan tanggung jawab, mestinya dia mengikuti jejak Setiawan Aswad. Mundur dengan hormat, daripada terus membiarkan instansi ini menjadi sumber kemerosotan moral pendidikan di Sulsel,” pungkas Bung Salim.
