MAKASSAR, KORAN HARIAN 55 – Sebuah rekaman video yang menampilkan pernyataan tegas Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Dr Drs H. Rusdi Hartono, MSi, saat memimpin apel di Mapolda Sulsel awal pekan ketiga Juli 2025, mendadak viral dan menuai pujian luas.
Dalam video tersebut, Kapolda menyatakan secara terbuka bahwa dirinya akan memerangi segala bentuk praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi, sekaligus menginstruksikan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) untuk menindak tegas para pelaku.
Pernyataan ini langsung mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan media dan organisasi jurnalis. Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, menyatakan dukungan penuh atas ketegasan sang jenderal, sekaligus menyebutnya sebagai langkah berani yang patut diapresiasi.
“Saya sangat bangga dan salut. Sebagai warga Sulsel sekaligus warga negara Indonesia, baru kali ini ada Kapolda yang secara terbuka dan tegas menyatakan sikap terhadap mafia BBM subsidi. Ini bukan sekadar janji, tapi perintah langsung di depan seluruh jajaran,” ujar Bung Salim kepada koranharian55.com Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, selama ini masyarakat Sulsel hanya disuguhi janji kosong terkait pengawasan BBM subsidi, tanpa realisasi yang nyata. Namun, perintah terbuka dari Irjen Rusdi Hartono dinilai sebagai angin segar dan jawaban dari keresahan masyarakat selama bertahun-tahun.
“Pernyataan ini harus kita dukung. Saya, secara pribadi dan organisasi Perjosi, akan ikut mengawal pelaksanaan di lapangan. Kita akan pantau langsung jalur distribusi BBM dan menyoroti potensi keterlibatan oknum yang selama ini jadi pelindung para penimbun,” tegasnya.
Mantan Dirut Harian Ujungpandang Ekspres (Upeks) juga menegaskan, bahwa selama ini pihaknya telah menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait penyimpangan distribusi BBM subsidi, mulai dari pengoplosan, penyimpanan ilegal, hingga keterlibatan oknum aparat.
Terpisah, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pernyataannya di apel tersebut bukan sekadar wacana, melainkan perintah resmi yang harus dijalankan seluruh jajarannya.
“Itu perintah dan juga peringatan. Saya minta tidak ada lagi toleransi terhadap penyimpangan, apalagi jika ada anggota yang terlibat. Semua akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya singkat namun tegas.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya bersih-bersih internal sekaligus bentuk tanggung jawab moral institusi Polri terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
Ketum Perjosi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk wartawan dan aktivis sipil, untuk ikut terlibat dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi, serta aktif melaporkan temuan di lapangan.
“Kita butuh sinergi. Selain mengandalkan polisi, masyarakat juga harus aktif. Kita pastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai ke petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang membutuhkan,” pungkas Bung Salim.
Dengan dukungan publik dan komitmen penegakan hukum dari Kapolda Sulsel, langkah ini diharapkan menjadi awal dari pemberantasan mafia BBM secara menyeluruh di Sulawesi Selatan. (al/akc)
