Dugaan Korupsi Dana BOSP Menguat! Tak Pasang Papan Informasi dan Diduga Rekayasa Laporan.

Ketum Perjosi Minta Kapolres Sinjai Periksa Kepsek SMAN 8 Sinjai

SINJAI, KORANHARIAN 55 – Kepala SMAN 8 Sinjai, Yubob Salim, memicu kontroversi setelah dalam wawancara eksklusif bersama Tim Media Koran Harian 55 pada Rabu (16/7/2025), mengakui tidak pernah memasang papan informasi belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) sejak dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah pada tahun 2022 hingga saat ini.

Lebih mencurigakan, Yubob mampu menjelaskan secara detail rincian belanja dana BOSP ketika diminta klarifikasi, yang memunculkan dugaan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut disusun sendiri olehnya, bukan oleh bendahara sesuai prosedur.

Kecurigaan semakin menguat ketika tim investigasi meminta diperlihatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dana BOSP, namun Yubob berdalih dengan berbagai alasan, mulai dari menyebut dokumen dipegang operator yang saat itu ada urusan di Makassar, bendahara tidak ada di tempat hingga masalah teknis lain yang tidak jelas, tetapi nyatanya orang yang disebutnya operator dan bendahara itu tidak kemana-mana.

Hasil penelusuran tim media menunjukkan bahwa jumlah dana BOSP yang diterima SMAN 8 Sinjai setiap tahun mencapai lebih dari Rp600 juta. Namun, penggunaan dana tersebut diduga tidak sesuai peruntukannya. Dari pantauan lapangan, pengecatan gedung sekolah tidak dilakukan setiap tahun sebagaimana mestinya. Cat tampak baru hanya di bagian depan sekolah.

Demikian pula dengan belanja makan minum yang dianggarkan cukup besar yaitu sekitar Rp50 juta per tahun, di luar belanja makan minum kegiatan lainnya seperti kegiatan Ujian Semester dan Penerimaan Siswa Baru. Bahkan, Yubob enggan menyebutkan tempat pembelian dengan dalih “nanti dikirimkan,” hanya menyebut lokasi pembelian berada di Bulukumba.

Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, meminta Kapolres Sinjai segera memeriksa temuan ini. Ia menilai ada dugaan manipulasi kuat, terutama terkait belanja makan minum yang tidak wajar dan tempat pembelian yang tidak transparan, sehingga sangat mungkin harga yang dilaporkan tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya.

Selain itu, Yubob juga membuat pernyataan mengejutkan dengan menuduh Aliyuddin sebagai pihak yang membiayai demonstrasi di Makassar terkait dugaan penyalahgunaan dana BOSP yang dilakukannya tahun 2022-2024 di Dinas Pendidikan Sulsel.
“Tidak ada alasan bagi kepala sekolah untuk tidak memasang papan informasi publik terkait penggunaan dana BOSP. Ini kewajiban transparansi. Jika laporan dibuat sendiri dan temuan di lapangan seperti ini, maka indikasinya sangat serius,” tegas Bung Salim, saat dihubungi via telepon selularnya, Minggu (19/7/2025)

Bing Salim juga menilai tuduhan terhadap Aliyuddin sebagai upaya pengalihan isu.
“Jika ada dugaan korupsi, biarkan aparat memproses, tetapi jangan gunakan tuduhan untuk menutupi persoalan transparansi dan akuntabilitas yang sedang disorot,” pungkasnya. (tim)