JAKARTA, KORAN HARIAN 55 — Pertanyaan kritis Ketua Umum (Ketum) Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, mengguncang wacana publik, apakah benar faktor keamanan (safety factor) cukup untuk memastikan keselamatan ekosistem dan masyarakat dari ancaman pencemaran minyak hitam, khususnya yang terjadi pada sawah dan saluran irigasi akibat aktivitas industri seperti PT Vale.
“Ini pertanyaan yang sangat penting dan tepat sasaran. Faktor keamanan hanyalah konsep teknis, tetapi penerapannya dalam ekosistem yang kompleks dan sensitif seperti sawah jelas tidak cukup,” tegas Ketum Perjosi.
Bung Salim, sapaan akrab Ketum Perjosi, mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah tidak terlena oleh istilah teknis yang sering dijadikan tameng korporasi besar.
Menurutnya, dalam rekayasa teknik, faktor keamanan digunakan untuk memberi margin kesalahan pada struktur fisik seperti jembatan, pipa, atau tangki.
Namun, menurut Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini mengungkapkan, penerapan prinsip tersebut pada kasus pencemaran lingkungan sangat menyesatkan.
“Ekosistem sawah bukan sekadar struktur. Ia adalah sistem hidup yang kompleks, penuh interaksi biologis, kimiawi, dan fisik. Minyak yang tumpah ke saluran irigasi tidak hanya berhenti di situ saja, tapi dapat menyebar, bereaksi, lalu mengalir masuk ke tanah, tanaman, hingga tubuh manusia,” ujarnya.
Bung salim, mengungkapkan, dengan adanya pencemaran minyak bukan sekadar noda hitam di air irigasi. Ada rantai dampak berlapis yang mengancam kehidupan masyarakat, yakni air irigasi tercemar, kemudian masuk ke sawah. Tanah pertanian terkontaminasi bahan kimia beracun, lalu masuk ke akar padi menyerap polutan, menyebabkan gagal panen atau terjadinya akumulasi racun di bulir padi, sehingga beras yang terkontaminasi masuk ke meja makan rakyat, berisiko memicu penyakit kronis sehingga petani menderita kerugian ekonomi, masyarakat menghadapi ancaman krisis pangan.
“Apakah faktor keamanan sanggup menghitung dampak domino ini Jelas tidak” seru Ketum Perjosi.
Asesor BNSP ini juga mengungkapkan, bahayanya bukan hanya hari ini, tetapi bisa menghantui masa depan. Kebocoran kecil yang tak terlihat dapat berlangsung bertahun-tahun. Senyawa beracun dari minyak, seperti benzena, toluene, dan logam berat yang menumpuk di tanah, tanaman, bahkan tubuh manusia.
“Bayangkan generasi berikutnya tumbuh dengan beras yang perlahan-lahan beracun. Ini bukan isu teknis, ini soal hak hidup rakyat,” ketus Bung Salim sapaan akrab Ketum Perjosi.
Lebih jauh, Wartawan senior dibidang riminal ini juga menjelaskan, adanya pencemaran sawah, berarti menghancurkan sumber penghidupan petani, memicu kerawanan pangan, meningkatkan biaya kesehatan masyarakat, hingga menimbulkan potensi konflik sosial antara warga, perusahaan, dan pemerintah.
“PT Vale harus sadar, mereka tidak hanya butuh izin formal, tetapi juga social license to operate. Merusak sawah berarti mencabut izin sosial itu, dan konsekuensinya bisa sangat serius,” tandasnya.
Menurut Ketum Perjosi, solusi tidak cukup hanya dengan perhitungan angka aman di atas kertas. Diperlukan langkah-langkah nyata dan multidisiplin seperti Analisis Risiko Lingkungan yang menyeluruh, perlunya pemantauan berkelanjutan dengan sensor di titik kritis, dibutuhkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang menimbang pembangunan berkelanjutan, juga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan serta protokol tanggap darurat yang cepat dan terlatih.
“Faktor keamanan hanyalah satu alat kecil dalam kotak perkakas. Mengandalkannya saja untuk kasus pencemaran ekosistem ibarat menempelkan plester pada patah tulang yang sangat tidak memadai, bahkan berbahaya,” pungkas Ketum Perjosi.
Bung Salim, juga menjelaskan, pemerintah daerah hingga pusat seharusnya tidak tinggal diam. Masyarakat berhak tahu, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memastikan PT Vale bertanggung jawab.
“Apakah cukup hanya dengan rapat koordinasi, Dan Apakah pemerintah sudah menurunkan tim independen untuk investigasi, atau hanya menerima laporan satu arah dari perusahaan saja” ujarnya menantang.
Pernyataan tegas ini sontak memantik diskusi luas. Publik kini menanti sikap pemerintah, akademisi, hingga PT Vale sendiri: akankah mereka menjawab pertanyaan mendasar ini dengan solusi konkret, atau kembali bersembunyi di balik jargon teknis.(tim)
