SINJAI, KORANHARIAN 55 – Aroma korupsi dan manipulasi dokumen kembali menyeruak di dunia pendidikan Sulawesi Selatan. Kepala SMAN 8 Sinjai, Yubob Salim, menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam dugaan penyelewengan dana BOS dan pemalsuan dokumen resmi. Meski sempat mencoba berlindung di balik dukungan Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Bulukumba dalam mediasi di Polres Sinjai (21/8/2025), proses hukum justru makin menekan posisinya.
Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, menegaskan bahwa upaya mediasi tidak akan menghentikan penyidikan. Ia bahkan menilai masalah ini justru menyeret Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, ke posisi yang lebih sulit.
“Kacabdisdik V Bulukumba membenarkan SPMT ditandatangani Kadisdik dan mengakui kepada penyidik adanya kesalahan substansi. Itu berarti ada unsur pemalsuan dokumen di dalamnya,” tegas Bung Salim, Kamis (28/8/2025).
Ketum Perjosi menjelaskan, meski surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) ditandatangani langsung oleh Kadisdik Sulsel, terdapat substansi berbeda dengan dokumen SK rujukan. Ia merujuk pada Yurisprudensi MA No. 1284 K/Pid/1990 yang menyatakan perbedaan substansi dalam dokumen resmi termasuk pemalsuan materiil.
“Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan internal sejak awal, bukan setelah tersudut di ranah hukum. Saya sudah ingatkan Kadisdik, tapi diabaikan,” sesalnya.
Kasus ini diduga bermula dari laporan palsu Kepala Sekolah Yubob Salim kepada Kasubag Kepegawaian, Andi Fachruddin, yang masih satu kampung dengannya. Dari laporan manipulatif itu, lahirlah SPMT bermasalah yang menjadi pintu masuk dugaan korupsi.
Bung Salim sapaan akrab Ketum Perjosi juga mengemukakan, hasil investigasi Koran Harian 55 menemukan indikasi kuat penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 8 Sinjai.
Ketum Perjosi juga mengungkapkan, saat dilakukan wawancara eksklusif (16/7/2025) laku, Kepsek SMAN 8 Sinjai, Yubob Salim, mengakui tidak pernah memasang papan informasi penggunaan dana BOS sejak menjabat Plt. tahun 2022 hingga kini. Namun ironisnya, Yubob mampu memaparkan detail belanja BOS selama tiga tahun terakhir. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Rencana Anggaran Tahunan (RAT) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun langsung olehnya, bukan bendahara sekolah sebagaimana aturan.
“Saat kami minta menunjukkan dokumen RKA, Pak Yubob, berkelit dengan berbagai alasan bahwa operator sedang ke Makassar, bendahara tidak ada di tempat, hingga dalih teknis lain. Fakta lapangan justru menunjukkan bendahara maupun operator tidak pernah ke luar kota” jelas Wartawan senior dibidang criminal ini.
Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel, juga menuturkan, jika SMAN 8 Sinjai diketahui menerima dana BOS reguler lebih dari Rp600 juta per tahun. Namun, realisasinya penuh kejanggalan, seperti pengecatan gedung sekolah hanya dilakukan di bagian depan, padahal anggaran tersedia untuk seluruh bangunan.
Juga, belanja makan minum menelan sekitar Rp50 juta per tahun, di luar konsumsi kegiatan lain. Sedangkan sumber pembelian pun tidak jelas, hanya disebut “dari Bulukumba” tanpa bukti kwitansi.
“kami mendduga terjadi mark up harga, di mana laporan keuangan tidak sesuai dengan harga pasar., ada indikasi kuat manipulasi, terutama di belanja konsumsi. Transparansi nol besar,” ujar.
Asesor BNSP didang Pers ini juga mengatakan, tidak hanya soal dana BOS, Yubob juga diduga melakukan fitnah terhadap bawahannya. Ia menuding jika Aliyuddin, sebagai pihak yang membiayai demonstrasi di Makassar, terkait kasus dna BOS. Tuduhan ini dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menutupi penyalahgunaan anggaran, tambahnya.
Ketum Perjosi menegaskan, kasus ini tidak hanya mempermalukan institusi sekolah, tapi juga mencoreng nama Gubernur Sulsel.
“Indikasinya sangat serius. Kasubag Kepegawaian dan Kepala Sekolah sudah mempermalukan Gubernur dengan tindakan mereka,” tutur Bung Salim.
Bung Salim menduga, jika kasus SMAN 8 Sinjai memperlihatkan dugaan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan oknum pejabat Dinas Pendidikan Sulsel.
“Jika aparat penegak hukum tidak bertindak tegas, maka kasus serupa berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola Pendidikan” tutupnya.(tim)
• Infografis Investigasi Adanya Dugaan Korupsi Dana BOS & Pemalsuan Dokumen di SMAN 8 Sinjai
∆. Kronologi Dokumen Bermasalah
~Laporan Palsu yang dilaporkan oleh Kepsek SMAN 8, Yubob Salim.
~Kasubag Kepegawaian Andi Fachruddin, menindaklanjuti laporan tanpa verifikasi.
~SPMT ditandatangani Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin, dimana substansi berbeda dengan SK asli.
~Penyidik Polres Sinjai (21/8/2025) Kacabdisdik V Bulukumba mengakui adanya kesalahan substansi.
∆.Dasar hukum Yurisprudensi MA No. 1284 K/Pid/1990 adanya perbedaan substansi yakni pemalsuan materiil.
∆. Fakta Dana BOS SMAN 8 Sinjai
~Total dana BOS reguler sebesar ± Rp600 juta/tahun (2022–2025).
~Tidak ada papan informasi penggunaan dana sejak 2022.
~RKA & LPJ tidak transparan, diduga disusun langsung Kepala Sekolah.
~Bendahara & operator tidak pernah menunjukkan dokumen saat diminta.
∆. Dugaan Penyimpangan Anggaran
~Pengecatan sekolah, yang hanya bagian depan, padahal dana tersedia untuk seluruh gedung.
~Belanja makan minum senilai ± Rp50 juta/tahun, sumber pembelian tidak jelas (disebut dari Bulukumba).
~Mark up harga konsumsi, laporan tidak sesuai harga pasar.
∆. Dampak & Motif
~Fitnah & diskriminasi yang diucapkan oleh Kepala sekolah menuduh, Aliyuddin membiayai demo terkait kasus BOS.
~Kredibilitas tercoreng, dimana Kasubag Kepegawaian & Kepala Sekolah diduga mempermalukan Gubernur Sulsel.
~Indikasi sistemik dengan adanya laporan palsu dan pemalsuan dokumen dan dugaan korupsi dana BOS.
∆. Pihak yang Disebut
~Yubob Salim (Kepala SMAN 8 Sinjai) memberikan laporan palsu, dana BOS tidak transparan.
~Andi Fachruddin (Kasubag Kepegawaian Disdik Sulsel) → memproses laporan tanpa cek fakta.
~Iqbal Najamuddin (Kadisdik Sulsel), menandatangani SPMT bermasalah.
~Kacabdisdik V Bulukumba, mengakui ada kesalahan substansi dokumen.
~Aliyuddin (guru), korban fitnah terkait aksi demo. (Sumber : berbagai sumber dan hasil investasi)
