JAKARTA, KORAN HARIAN 55 — Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi) Salim Djati Mamma, sesalkan adanya insiden pencabutan ID Card liputan istana milik Diana Valencia, wartawan CNN Indonesia, oleh staf Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menimbulkan gelombang kecaman public, minta agar staf itu dicopot.
Peristiwa ini terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, (27 September 2025) usai Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kenegaraan di Sidang Umum PBB, New York.
Menurut Ketum Perjosi, hanya karena, setelah mengajukan pertanyaan kritis tentang langkah Presiden menyikapi kasus keracunan massal dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), sehingga ID Card Diana dicabut.
“Pertanyaan itu dianggap “di luar konteks acara” oleh staf BPMI, meski publik menilai isu tersebut sangat relevan karena melibatkan ribuan korban di berbagai daerah, eh malah Staf BPMI menegur, lalu secara sepihak mencabut ID Card liputan khusus istana milik Diana tanpa penjelasan resmi ” tegas Bung Salim.
Bung Salim menambahkan, walaupun BPMI mengembalikan ID Card disertai permintaan maaf resmi, namun itu sebuah pelanggaran oleh Staf Kepresidenan, karena tindakan BPMI dianggap sebagai pelanggaran serius karena menghambat kerja jurnalistik, melanggar Pasal 4 UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan tegas melarang siapapun menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas.
“Pencabutan tanpa dasar hukum, ID Card istana diterbitkan untuk kepentingan liputan resmi dan hanya dapat dicabut melalui prosedur formal, bukan tindakan spontan staf lapangan, sehingga ada unsur menyalahgunakan kewenangan dengan alasan “di luar konteks” tidak dapat dijadikan dasar hukum pembatasan pertanyaan wartawan.
Ketum Perjosi, menilai pencabutan ID Card ini adalah bentuk intimidasi terang-terangan terhadap kebebasan pers.
“Ini bukan sekadar salah prosedur, tapi bentuk represif yang melukai demokrasi. Presiden Prabowo harus memberi sanksi tegas kepada staf biro pers yang bertindak semena-mena, agar publik percaya bahwa istana menghormati kebebasan pers,” tegas Salim.
Menurutnya, pertanyaan soal keracunan MBG justru mewakili keresahan publik.
“Mengapa pertanyaan wajar ini ditutup dengan tindakan intimidatif, Jika istana tidak tegas, publik akan menilai pemerintah sedang menutupi masalah,” tambahnya.
Sumber internal di lingkaran istana menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta laporan lengkap kepada Menteri Sekretaris Negara. Beberapa opsi sanksi yang kini dipertimbangkan antara lain, peringatan tertulis bagi staf BPMI yang mencabut ID Card atau rotasi jabatan agar tidak lagi bersentuhan langsung dengan pers serta kemungkinan aka nada evaluasi menyeluruh prosedur biro pers agar insiden serupa tidak terulang.
Wartawan senior dibidang criminal ini menegaskan, jika Presiden hanya sebatas mengembalikan kartu tanpa memberi sanksi, maka hal ini akan menjadi preseden buruk.
“Presiden harus menunjukkan ketegasanya. Kalau tidak, publik akan menilai istana anti-kritik,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini juga mengungkapkan, kasus keracunan MBG melibatkan ribuan siswa di berbagai provinsi. Alih-alih memperkuat gizi, banyak korban justru mengalami diare, muntah, hingga harus dirawat. Media nasional dan internasional kini menyoroti lemahnya pengawasan dalam program unggulan Presiden Prabowo ini.
“Pertanyaan Diana Valencia sangat relevan, apa langkah konkret Presiden namun, alih-alih dijawab, pertanyaan tersebut justru dibungkam oleh aparat biro pers.
Ketum Perjosi menuturkan, Insiden pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia ini bukan hanya persoalan internal biro pers, melainkan cermin keterbukaan istana terhadap kritik publik. Jika Presiden Prabowo tidak menindak tegas stafnya, maka reputasi pemerintahan dalam menjunjung demokrasi dan kebebasan pers akan tercoreng di mata rakyat, tutupnya.(al/akc)
