Pare-pare, Koranharian55— Ketua LSM Indonesian Care (InCARE) Andi Ilham Abidin, menilai seleksi menggunakan system pada aplikasi web, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan, saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK Sulawesi Selatan tahun 2023 secara online
Menurut Andi Ilham, aplikasi PPDB berbasis online tingkat SMA dan SMK dinilai sejumlah warga tidak siap. Banyaknya keluhan bermunculan sejak dibukanya sistem pendaftaran PPDB melalui situs online.
Ia mengungkapkan, PPDB untuk tingkat SMA SMK tahun ini dinilai tidak siap. Sebab seringkali terjadi eror pada sistem aplikasi.
“Memang benar kemarin sabtu sesuai Jadwal PPDB SMA/SMK bagi calon peserta didik yang dinyatakan lulus disampaikan via aplikasi. Mereka diberi waktu 2 hari sejak jumat hingga sabtu untuk melakukan pendaftaran ulang. Tapi menjelang siang sabtu kemarin keluar instruksi bahwa pihak Panitia PPDB Diknas Sulsel membatalkan pengumuman tersebut, sehingga ada beberapa pendaftar yang belum mendaftar ulang terpaksa ditolak oleh panitia,” jelasnya, saat dihubungi viaselularnya Senin (26/6/2023).
Andi Ilham tegaskan, dengan kejadian ini pertama sejak pemberlakuan system PPDB online. sangat miris melihat beberapa anak harus menangis dan mondar-mandir bersama orang tua mereka dalam kondisi panik dan bingung setelah terjadi penolakan, jika demikian kondisinya maka sudah barang tentu pihak siswa yang lain dirugikan baik dari sisi mental, materi dan moril, tambahnya.
“Masa iya bisa Dinyatakan lulus diaplikasi kemudian terjadi kasalahan oleh sistem itu sendiri lantas disanggah bahwa kekeliruan Operator IT,” jelasnya.
Ia lalu meragukan sistem IT program yang salah, padahal telah melalui uji dan layak fungsi. “Bagaimana mungkin aplikasi bisa demikian. Bukankah ada Ahli IT dan telah melalui pengujian dan kelaikan fungsi, bukankah hal ini sudah berlangsung beberapa tahun sehingga diharapkan sistem yang digunakan lebih mutakhir dan canggih dengan biaya mahal,” katanya.
Kejadian ini kata dia hanya akan membuka konflik antara masyarakat dengan pihak sekolah ditambah beban biaya seragam sekolah dinilainya terlalu mahal dari seharusnya, tutupnya. (del)