Direktur SMA-SMK Blokir Kontak, Saat Diminta Klarifikasi Dugaan Korupsi
JAKARTA, KORAN HARIAN 55 – Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan tekadnya untuk memerangi korupsi dan menghentikan pemborosan anggaran negara, justru mendapat respons pesimis dari kalangan masyarakat sipil.
Ketua Umum Perserikatan Jurnalis Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, menyebut pernyataan tersebut hanya menjadi “lip service” di hadapan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Pernyataan Pak Prabowo soal perang melawan korupsi dan manipulasi anggaran yang boros, saya nilai hanya menjadi bahan lelucon bagi Kemendikdasmen. Sebab, praktik seperti itu justru masih berlangsung di tubuh kementerian tersebut,” tegas Salim dalam keterangannya kepada Koran Harian 55, Jumat (27/6/2025).
Mantan Wakil Ketua PWI Sulawesi Selatan ini menegaskan bahwa kemajuan dan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai jika praktik manipulatif dan boros masih dibiarkan di institusi negara, termasuk dalam sektor pendidikan yang semestinya menjadi pondasi masa depan bangsa, adanya dugaan penyimpangan anggaran masih marak.
“Kami memiliki sejumlah temuan lapangan terkait dugaan korupsi dan manipulasi di lingkungan Kemendikdasmen, khususnya dalam proyek-proyek pendidikan di Sulawesi Selatan, yang justru mengarah pada potensi kerugian negara,” jelasnya.
Beberapa kasus yang disebut antara lain: manipulasi dalam seleksi SPMB TPA 2025, proyek PKBM fiktif, serta dugaan mark-up pengadaan Smart school di beberapa sekolah di Sulsel.
Bung Salim mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada berbagai pejabat di Dinas Pendidikan Sulsel dan Kemendikdasmen. Namun, menurutnya, tidak satu pun memberikan klarifikasi, bahkan cenderung menghindar.
“Kontak kami diblokir oleh Direktur SMA Kemendikdasmen, Winner Jihad Akbar, dan Direktur SMK Arie Wibawa Kurniawan. Bahkan Kepala Biro Humas Kemendikdasmen, Ristanto Anang, yang sempat kami hubungi tidak merespons dan hanya beralasan seluruh tim sedang berada di luar dinas,” ungkap Salim.
Ia menilai sikap tutup telinga dari para pejabat tersebut sama saja dengan meremehkan instruksi Presiden dan mempermalukan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah pusat.
Salim juga menyoroti dugaan hubungan kedekatan politik antara Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin dan Gubernur Sulsel A. Sudirman Sulaiman, yang diketahui merupakan adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
“Situasi ini menjelaskan mengapa protes publik, unjuk rasa, hingga laporan-laporan investigatif tak digubris. Kuat dugaan ada pembiaran sistematis karena relasi politik dan kekuasaan yang saling melindungi,” ucapnya.
Mengakhiri pernyataannya, Salim menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap pembantu Presiden di kementerian yang seolah mengabaikan dan bahkan mempermalukan komitmen antikorupsi dari kepala negara.
“Percuma Presiden Prabowo kampanyekan perang terhadap korupsi jika para pembantunya sendiri justru menganggap pernyataan itu ‘dungu’. Ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya.(tim)
