JAKARTA, KORAN HARIAN 55 – Polemik pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kembali mencuat. Sejumlah sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diduga melakukan pembiayaan kegiatan di luar operasional sekolah, hingga manipulasi data jumlah murid dalam laporan resmi.
Ketua Umum Persatuan Jurnalis Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mengubah skema perhitungan dana BOSP. Menurutnya, sistem berbasis jumlah murid yang berlaku saat ini harus diganti menjadi berbasis jumlah rombongan belajar (rombel).
“Praktik manipulasi data siswa ini merugikan negara. Banyak sekolah dan PKBM melaporkan ratusan hingga ribuan murid padahal fasilitas ruang belajar mereka tidak memadai. Akibatnya, dana BOSP tersalurkan berdasarkan data yang tidak valid,” ungkap Bung Salim, Jumat (22/9/2025).
Ia mencontohkan, di Makassar tahun 2024 tercatat ribuan murid residu di SMP Negeri akibat kebijakan menampung 40 murid per rombel. Kondisi ini memicu penumpukan dan ketidakjelasan data siswa.
“Celakanya, justru kondisi ini membuka peluang manipulasi laporan jumlah murid oleh sekolah,” tambah mantan Wakil Ketua PWI Sulsel itu.
Selain itu, Ketum Perjosi ungkap di sejumlah daerah juga mengusulkan penambahan kuota murid per rombel, untuk SMP dari 32 menjadi 40, dan SMA dari 36 menjadi 50 murid. Usulan ini, menurutnya, memang bisa mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Namun di sisi lain, ada konsekuensi langsung terhadap efisiensi anggaran.
Asesor BNSP ini mengungkapkan, dari hasil analisis tim Perjosi, perubahan skema perhitungan ke basis rombel bisa menekan pemborosan anggaran hingga 10–15% per tahun. Dalam skala nasional, potensi efisiensi itu diperkirakan mencapai Rp6–10 triliun APBN.
“Dengan efisiensi sebesar itu, anggaran bisa dialihkan untuk peningkatan mutu pendidikan, pengadaan sarana, serta kesejahteraan guru,” tegasnya.
Ia juga menyodorkan data perbandingan. Berdasarkan rekap Kemendikdasmen per 16 Agustus 2025, jumlah murid SMP tercatat 7.435.909 orang. Dengan insentif Rp1 juta per murid, dibutuhkan Rp7,43 triliun. Namun, bila perhitungannya berdasarkan 285.057 rombel, dengan asumsi Rp20 juta per rombel, total anggaran hanya Rp5,7 triliun.
“Ada selisih Rp1,73 triliun yang bisa dihemat,” jelas Bung Salim, singkat.
Selain perubahan skema perhitungan, Bung Salim juga menilai program BOSP Kinerja dan Afirmasi harus dievaluasi bahkan dihapus. Pasalnya, dana yang semestinya untuk peningkatan mutu pendidikan, di lapangan justru lebih banyak dipakai membiayai konsumsi, akomodasi, dan transportasi kegiatan seremonial.
“Alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan, justru membuka celah baru untuk penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.
Bung Salim menegaskan, jika sistem BOSP tetap dihitung per siswa, maka praktik manipulasi data akan terus berulang, baik di sekolah negeri maupun PKBM.
“Sudah saatnya Kemendikdasmen melakukan perubahan mendasar. Perhitungan berbasis rombel akan membuat dana BOSP lebih transparan, adil, dan efisien, sekaligus menutup celah korupsi data murid. Negara tidak boleh terus dirugikan karena sistem yang salah,” pungkasnya.(tim)
