JAKARTA, KORAN HARIAN 55 – Program besar bertajuk “Asta Cita Swasembada Pangan Nasional 2025–2030” resmi diluncurkan pemerintah dengan optimisme tinggi. Dengan anggaran jumbo Rp95 triliun dari APBN dan keterlibatan langsung TNI–Polri sebagai pengawal implementasi, pemerintah menargetkan Indonesia benar-benar mandiri pangan sebelum 2030.
Namun, di balik janji manis, muncul sejumlah catatan kritis. Ketua Umum Persatuan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, menilai publik tidak boleh terbuai retorika. Menurutnya, sejarah program pangan nasional di masa lalu menunjukkan bahwa
“kejutan awal” seringkali berakhir antiklimaks.
Bung Salim menuturkan adanya janji dan klaim dari Pemerintah, menyampaikan sejumlah capaian awal, seperti Ribuan hektare lahan baru dibuka di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Juga Produksi padi dan jagung meningkat di beberapa sentra, distribusi pupuk mulai terkendali dengan skema digital, serta mekanisasi pertanian dengan traktor modern mulai diperkenalkan.
Menurut Ketum Perjosi menambahkan, di lapangan, sebagian petani memang merasakan manfaat adanya pupuk subsidi lebih mudah diakses, biaya produksi turun karena bantuan alat mesin, dan hasil panen lebih terjamin karena ada distribusi yang diamankan aparat.
“Meski terlihat menjanjikan, dari hasil investigasi lapangan menunjukkan sejumlah kerentanan terhadap Petani Kecil yang masih terpinggirkan, banyak petani gurem mengaku belum tersentuh program. Mekanisme distribusi bantuan terpusat membuat akses hanya dinikmati kelompok tani besar atau yang memiliki koneksi birokrasi” tuturnya.
Menurutnya, program food estate era sebelumnya (2020–2023) justru gagal menopang produksi. Lahan terbengkalai, produktivitas turun, dan miliaran rupiah anggaran terbuang sia-sia.
“Asta Cita dikhawatirkan hanya menjadi rebranding proyek lama dengan risiko serupa” tambahnya.
Mantan Wakil Ketua PWI ini juga mengungkapkan, ancaman akan kerusakan lingkungan bisa timbul, akibat pembukaan lahan gambut dan hutan untuk ekspansi pertanian berpotensi menimbulkan deforestasi, konflik agraria, hingga bencana ekologis.
“Ini berlawanan dengan komitmen pemerintah terhadap iklim” tegasnya.
Asesor BNSP ini juga mengutarakan, ketergantungan pada Impor masih tinggi, meski ada target swasembada, data BPS 2024 menunjukkan impor beras, jagung, kedelai, dan gula masih besar, tanpa strategi kurangi impor, program hanya kosmetik.
Ketum Perjosi, mengaskan, Pemerintah jangan hanya Swasembada pada angka saja.
“Kuncinya ada pada kesejahteraan petani. Kalau hanya swasembada di atas kertas tapi petani tetap miskin, maka program ini gagal. Jangan ulangi kesalahan food estate,” tegas mantan Dirut Harian Ujungpandang Ekspres ini .
Ia mengingatkan, swasembada sejatinya harus lahir dari tata kelola yang transparan, keterlibatan aktif petani lokal, serta penghormatan pada kearifan tradisional dalam mengelola lahan.
“Petani di desa punya cara turun-temurun menjaga kesuburan tanah dan kedaulatan benih. Kalau semua diganti dengan pendekatan militeristik dan seremonial, rakyat hanya jadi penonton,” tambahnya.
Bung Salim memberikan rekomendasi kritis untuk Pemerintah, agar melibatkan Petani dan kearifan local, bukan hanya program dari atas, tapi partisipatif. Dan meminta agar Presiden memerintahkan agar ada audit Transparan sebesar Rp95 Triliun, agar dana tidak tersedot pada proyek fiktif.
“Kita berharap penguatan terhdapa lembaga Tani, seperti koperasi dan kelompok tani harus jadi tulang punggung, bukan pihak ketiga” tambahnya.
Dirinya berharap diversifikasi pangan, jangan hanya fokus pada beras, tapi juga sagu, jagung, dan komoditas lokal.
Ketum Perjosi meminta agar Presiden Prabowo, harus mengawal, jika tata kelola tidak diperbaiki, Asta Cita berpotensi hanya menjadi jargon politik menjelang 2030. Presiden RI diminta turun langsung mengawasi agar anggaran raksasa benar-benar mengangkat martabat petani, bukan sekadar pencitraan kedaulatan pangan.
“Swasembada pangan bukan soal berapa ton produksi, tapi soal perut rakyat yang kenyang dan petani yang sejahtera,” tutup Bung Salim.
