JAKARTA, KORAN HARIAN 55 – Gelombang kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di berbagai daerah. Ribuan siswa jatuh sakit setelah menyantap makanan yang basi atau terkontaminasi. Kondisi ini memunculkan kritik tajam terhadap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur umum terpusat yang digadang-gadang sebagai jantung distribusi program.
Alih-alih menjadi solusi, pola dapur terpusat justru menimbulkan dua masalah serius, yakni resiko keracunan makanan akibat distribusi jauh dan pemborosan anggaran pendidikan.
Ketua Umum Perserikatan Kournalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, mengungkapkan, keberadaan SPPG yang dibangun di berbagai daerah menghabiskan biaya besar. Namun, sebagian besar berdiri di atas kontrak guna bangunan (KGB), bukan milik pemerintah. Artinya, dana triliunan rupiah untuk infrastruktur itu tidak meninggalkan jejak aset negara.
“Uang rakyat habis untuk membangun dapur kontrak yang bukan aset negara. Begitu kontrak habis atau program berhenti, lenyaplah semua investasi. Anggaran pendidikan kita terbuang sia-sia,” tegas Ketua Umum Persatuan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, Senin (29/9).
Bung Salim menilai, dapur MBG seharusnya dibangun langsung di sekolah-sekolah. Dengan begitu, makanan bisa dimasak segar, disajikan tepat waktu, dan pengawasan kualitas lebih mudah dilakukan.
Menurut Bung Salim, jika dapur dibangun di sekolah, bangunan tersebut otomatis menjadi aset pemerintah dan bisa difungsikan lebih luas, misalnya sebagai kantin sehat, ruang pelatihan vokasi, hingga dapur umum saat bencana.
Ia mengusulkan SPPG yang sudah ada tidak dibubarkan, melainkan diubah peran menjadi stokist bahan pangan bergizi. Model ini lebih sederhana, bisa ditempatkan di kecamatan atau desa sesuai jumlah siswa, dan tidak lagi membutuhkan dapur umum berskala besar.
“Keracunan MBG yang berulang harus jadi alarm keras. Masalah bukan hanya menu, tapi juga sistem dapur terpusat yang boros dan berisiko. Presiden Prabowo harus berani membangun dapur MBG di sekolah untuk mengurangi pemborosan dan mencegah keracunan,” ujarnya.
Asesor BNSP Bidang Pers, ini menyebutkan, anggaran yang dikucurkan sangat fantastis dan minim pertanggungkawaban, karena dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 335 triliun untuk program MBG. Dari jumlah itu, Rp 223–233 triliun bersumber dari anggaran pendidikan. Artinya, porsi signifikan dana pendidikan dialihkan untuk program makan gratis.
“Jika anggaran sebesar itu dipakai, setiap rupiah harus meninggalkan jejak aset dan perlindungan bagi anak-anak. Tidak boleh lagi uang rakyat habis untuk gedung kontrak. Bangun dapur di sekolah, jadikan itu aset permanen bangsa,” tegas Bung Salim.
Mantan Wakil Ketua PWI juga mengungkapkan, dari data pemerintah menunjukkan keracunan massal meluas, yakni di Wilayah I Sumatrasebanyak 1.281 kasus. Sedangkan di Wilayah II Jawa, adalah 2.606 kasus, dan untuk Wilayah III (Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua) sebanyak 824 kasus
Namun tambahnya, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) lebih tinggi, hingga 21 September 2025, tercatat 6.452 siswa menjadi korban. Dimana sebaran kasus terbesar ada di daerah Jawa Barat sebanyak 2.012 kasus, D.I Yogyakarta sebanyak 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, dan Bengkulu sebanyak 539 kasus, serta Sulawesi Tengah sebanyak 446 kasus
“Selain itu keracunan juga terjadi di Bandung Barat siswa di Cipongkor dan Cihampelas, sebanyak 1.315 kasus serta di Parigi Moutong, di Sulawesi Tengah 27 siswa dirawat, 10 di antaranya masih intensif”, tuturnya.
Menurut Bung Salim, dari pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui tantangan besar dalam pengelolaan menu MBG. Bahkan, pernah terungkap bahwa sebagian menu MBG seperti spageti dan burger disajikan karena “permintaan siswa” yang bosan makan nasi. Sehingga situasi tersebut memperkuat desakan publik agar pemerintah membangun sistem dapur yang lebih dekat dengan siswa dan lebih mudah diawasi.
“Kita bicara masa depan generasi. Jangan sampai anggaran pendidikan justru jadi sumber penyakit. Presiden Prabowo harus turun tangan memperbaiki konsep ini,” tutup Salim Djati Mamma.(al/akc)
