Anggota DPRD Pangkep itu membantah keterlibatan dalam dugaan transaksi combine harvester senilai Rp80 juta, Rp70 juta hingga Rp160 juta. Salim Djati Mamma menegaskan, hak jawab merupakan bagian penting dari keberimbangan pers, tetapi seluruh informasi dan bukti yang menjadi dasar pemberitaan juga perlu diuji secara terbuka.
Pangkep, koranharian55.com — Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Hj. Khalijah, S.M., menyampaikan hak jawab atas pemberitaan KoranHarian55.com yang terbit pada 18 November 2026 dengan judul “Dugaan Jual Beli Alsintan di Pangkep, Wawi CS Akui Beli Combine dari Ponakan Istri Menteri Pertanian, Pembayaran Via Transfer dan Tunai.”
Dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab KoranHarian55.com tersebut, Hj. Khalijah menyatakan keberatan atas pencantuman namanya dalam pemberitaan yang mengaitkannya dengan dugaan transaksi alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah.
Ia secara tegas membantah terlibat dalam transaksi jual beli maupun pengalihan alsintan, termasuk dugaan pembayaran Rp80 juta melalui transfer, Rp70 juta secara tunai, serta pengajuan senilai Rp160 juta.
Hj. Khalijah dalam surat bantahannya menyatakan tidak pernah melakukan transaksi, menawarkan, ataupun menerima pembayaran terkait bantuan alsintan sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya, KAmis (19/11/2026).
Ia juga menilai pencantuman namanya tanpa dasar bukti yang sah telah merugikan kehormatan, nama baik, dan kredibilitasnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkep.
Dalam surat hak jawabnya, Hj. Khalijah mempersoalkan proses konfirmasi sebelum pemberitaan diterbitkan. Menurutnya, tuduhan serius yang mengaitkan nama seseorang semestinya didahului verifikasi dan kesempatan memberikan klarifikasi secara memadai.
Atas dasar itu, ia meminta redaksi memuat hak jawab secara utuh dan proporsional serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia juga menyatakan akan mempertimbangkan penyelesaian melalui Dewan Pers maupun jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan apabila permohonannya tidak ditindaklanjuti.
Menanggapi surat keberatan tersebut, Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (PERJOSI), Salim Djati Mamma, menegaskan bahwa hak jawab merupakan hak setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.
Menurut mantan direktur utama harian ujungpandang ekspres mengatakan, media wajib memberikan ruang kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan bantahan, klarifikasi, maupun penjelasan. Prinsip keberimbangan harus tetap dijaga, terlebih ketika pemberitaan menyangkut dugaan transaksi dan kemungkinan penyimpangan bantuan pemerintah.
Namun, Asesor BNSP ini juga menekankan bahwa penyampaian hak jawab tidak serta-merta mengakhiri proses penelusuran terhadap informasi yang telah menjadi bahan pemberitaan.
Ia berpandangan, setiap bantahan maupun informasi awal harus diuji berdasarkan dokumen, bukti transaksi, keterangan saksi, dan klarifikasi pihak-pihak yang berkaitan.
“Hak jawab harus dihormati. Namun, semua informasi juga harus diuji secara terbuka. Jangan sampai sebuah bantahan langsung dianggap sebagai akhir dari persoalan, tetapi jangan pula seseorang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan yang belum terbukti,” jelas Bung Salim
Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini sebelumnya mendorong agar dugaan transaksi alsintan di Bone dan Pangkep ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan, menurut arah penelusuran tersebut, tidak cukup hanya melihat siapa yang tercatat sebagai penerima bantuan, tetapi juga perlu memastikan siapa yang menguasai alat, bagaimana proses penyerahannya, apakah terjadi transaksi, serta ke mana aliran pembayaran apabila memang ada.
Ia juga menekankan bahwa apabila terdapat nama pihak yang disebut memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat tertentu, informasi tersebut harus diverifikasi secara independen. Hubungan keluarga maupun kedekatan politik tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
“Tim Investigasi PERJOSI sudah menghubungi Hj Khalijah berulang kali, baik memalui telepon selularnya, maupun chat melalui whatsapp nya, bahkan melalui Haerul, tidak mau berkomentar, jadi kesalahannya dimana” ungkapnya.
Pemberitaan sebelumnya memuat informasi mengenai dugaan transaksi combine harvester dengan nilai pembayaran Rp80 juta melalui transfer, Rp70 juta secara tunai, serta pengajuan senilai Rp160 juta. Pemberitaan tersebut juga mengaitkan nama Hj. Khalijah dan tim pemenangan Andi Amar Ma’ruf Sulaiman.
Melalui hak jawabnya, Hj. Khalijah membantah seluruh keterlibatan yang dikaitkan dengan dirinya.
Karena itu, Adik kandung Irjen Pol (p) DR Drs H Syahrul Mamma SH MH ini mengungkapkan, untuk memastikan duduk perkara, perlu melakukan penelusuran terhadap dokumen transaksi, bukti transfer, keterangan pihak yang disebut melakukan pembayaran, serta penjelasan mengenai identitas pemilik dan status hukum unit combine harvester yang menjadi objek pemberitaan.
Bung Salim Kembali menegaskan, meiliki bukti, selain bukti wawancara Wawi dan pihak lain yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya sudah dijelaskan, termasuk siapa penjual, siapa pembeli, siapa penerima uang, serta apakah transaksi tersebut berkaitan dengan alsintan bantuan pemerintah atau alat yang memiliki status kepemilikan berbeda.
“Selain Wawi, kami juga sudah melakukan konfirmasi, termasuk ke Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, nama kelompok tani yang menerima bantuan, dan kami telusuri beberapa bukan anggota kelompok tani yang menguasai karena telah membeli combine dan john Deere
Bung Salim menilai persoalan bantuan alsintan perlu ditempatkan dalam kepentingan publik. Bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara harus dipastikan sampai kepada kelompok tani dan digunakan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum perlu menelusuri proses pengadaan, penetapan kelompok penerima, verifikasi, distribusi, serah terima, hingga pemanfaatan alat di lapangan.
Sebaliknya, apabila tuduhan terhadap pihak tertentu tidak didukung bukti, klarifikasi dan hak jawab harus menjadi bagian dari pemulihan informasi dan nama baik pihak yang bersangkutan.
Wartawan senior dibidang kriminal ini juga mendorong Kementerian Pertanian dan instansi terkait membuka data penyaluran alsintan agar masyarakat dapat ikut mengawasi distribusi bantuan.
Menurutnya, tujuan penelusuran tim investigasi PERJOSI bukan untuk mencari kesalahn seseorang, melainkan memastikan tidak ada bantuan negara yang disalahgunakan dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang tidak terverifikasi, tegas Bung Salim.
KoranHarian55.com memuat bantahan Hj. Khalijah sebagai bagian dari pelaksanaan hak jawab dan komitmen terhadap prinsip keberimbangan pemberitaan.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai duduk perkara dugaan transaksi alsintan di Pangkep.
Hingga seluruh informasi dan bukti terverifikasi, bantahan Hj. Khalijah harus dipahami sebagai hak jawab dari pihak yang bersangkutan, sedangkan dugaan transaksi yang menjadi pokok pemberitaan tetap memerlukan pembuktian lebih lanjut. (rls)





