Salim Djati Mamma menegaskan, pemberitaan dugaan permintaan dana Rp150 juta terkait Proyek Embun dan PTSL bukan pernyataan pribadi semata, melainkan hasil penelusuran tim jurnalistik PERJOSI. Ia meminta Kejati Sulsel menjelaskan dasar dan mekanisme klarifikasi terhadap organisasi pers.
Makassar, koranharian55.com – Polemik dugaan permintaan dana Rp150 juta yang dikaitkan dengan penanganan persoalan Proyek Embun dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Camba, Mallawa, dan Cenrana, Kabupaten Maros, kini berkembang ke tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).
Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (PERJOSI), Salim Djati Mamma, menyayangkan cara pihak kejaksaan meminta dirinya hadir untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan permintaan dana terhadap dua desa dan seorang pejabat Dinas PUTRPKPP Kabupaten Maros.
Menurut Bung Salim, permintaan kehadiran tersebut disampaikan melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Camba, Wawang Muhammad Harmawan, tanpa disertai surat undangan resmi yang menjelaskan secara tertulis maksud, dasar, dan ruang lingkup klarifikasi.
Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini mengaku diminta hadir di Kejati Sulsel pada Jumat, 13 November 2026, pukul 09.00 WITA, untuk memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan dugaan permintaan dana yang melibatkan kepala desa dan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTRPKPP Kabupaten Maros, jelasnya, saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Bung Salim menilai, apabila Kejati Sulsel membutuhkan penjelasan dari organisasi pers terkait produk jurnalistik yang diterbitkan, mekanisme komunikasi dan permintaan klarifikasi seharusnya dilakukan secara resmi dan jelas.
Ia menegaskan, pemberitaan tersebut merupakan hasil kerja jurnalistik dan penelusuran tim PERJOSI, bukan sekadar pendapat atau tuduhan pribadi.
Menurut Salim, PERJOSI telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah sumber, termasuk pihak perangkat desa yang disebut mengetahui dugaan pengumpulan dana Rp150 juta tersebut.
“Organisasi kami memiliki bahan dan keterangan dari sumber yang berkaitan dengan dugaan ini. Kami siap mempertanggungjawabkan informasi yang kami sampaikan berdasarkan bukti yang dimiliki,” tegas Asesor BNSP ini.
Adik kandung mantan wakabareskrim Polri Irjen Pol DR Drs H Syahrul Mamma SH MH, ini juga menyatakan telah menghubungi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, untuk meminta komunikasi dan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun, menurut pengakuannya, upaya komunikasi itu belum memperoleh tanggapan yang diharapkan.
Dalam penelusuran yang dilakukan tim PERJOSI, Bung Salim menyebut terdapat sumber yang memberikan keterangan bahwa dana yang dikumpulkan dari dua desa tersebut diduga diserahkan melalui Kepala Bidang SDA Dinas PUTRPKPP Kabupaten Maros, Muh Ikhsan Amin, kepada Kacabjari Camba.
Dugaan dana tersebut disebut mencapai Rp150 juta, dengan rincian Rp60 juta dari masing-masing dua desa dan Rp30 juta dari pejabat dinas yang disebut dalam keterangan sumber.
Salim menyatakan tim memiliki rekaman percakapan serta keterangan pihak-pihak yang perlu diuji lebih lanjut oleh aparat pengawasan Kejaksaan.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut harus diperiksa secara objektif, termasuk asal-usul uang, pihak yang mengumpulkan, pihak yang menyerahkan, penerima yang sebenarnya, serta kaitannya dengan penanganan persoalan Proyek Embun dan PTSL.
Bung Salim menegaskan dirinya tidak menghindari klarifikasi. Bahkan, ia mengaku sejak awal memang berniat menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan langsung perkembangan informasi yang diperoleh timnya.
Namun, ia meminta agar pertemuan dilakukan melalui mekanisme yang jelas, mengingat pihak yang menerbitkan pemberitaan adalah organisasi wartawan, bukan semata-mata dirinya sebagai individu.
Menurut Wartawan senior dibidang kriminal ini, PERJOSI merupakan organisasi wartawan berbadan hukum yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Karena itu, setiap permintaan klarifikasi yang berkaitan dengan produk jurnalistik sebaiknya ditujukan secara jelas kepada organisasi atau pihak redaksi yang bertanggung jawab.
Ia juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya apabila ada pihak yang membantah informasi tersebut dan meminta pembuktian melalui mekanisme hukum.
Bung Salim berharap Kejati Sulsel dapat menjelaskan secara terbuka tujuan pemanggilan atau permintaan kehadiran tersebut, sekaligus memberikan kesempatan bagi PERJOSI untuk menyampaikan bahan investigasi yang dimiliki.
Menurutnya, persoalan utama yang perlu dijernihkan bukan hanya perbedaan pernyataan antara Kacabjari Camba dan sumber yang dimiliki PERJOSI, tetapi juga kebenaran dugaan aliran dana Rp150 juta yang dikaitkan dengan penanganan Proyek Embun dan PTSL.
Ketum PERJOSI meminta agar bidang pengawasan Kejati Sulsel menelusuri informasi tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang disebut, mencocokkan keterangan dengan rekaman, serta menelusuri bukti komunikasi dan transaksi apabila tersedia.
Bung Salim menegaskan, klarifikasi terhadap pemberitaan tidak boleh mengaburkan substansi persoalan yang sedang ditelusuri. Publik tetap berhak memperoleh penjelasan mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan apabila memang terdapat bukti yang mendukungnya, tutupnya, (tim)
