MAKASSAR, koranharian55.com — Peta persaingan politik nasional menuju Pemilu 2029 mulai menunjukkan pergeseran signifikan. Di saat sebagian partai masih bertumpu pada rekrutmen figur menjelang kontestasi, Partai Indonesia Raya (Parindra) justru mengambil langkah berlawanan, mengunci kaderisasi struktural sejak 2026 dan menutup ruang pencalonan instan.
Langkah ini ditegaskan secara terbuka oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Parindra Sulawesi Selatan, salah satu wilayah strategis dengan sejarah volatilitas suara tinggi dan mobilitas kader lintas partai yang besar.
Ketua DPD Parindra Sulsel, Andi Baso Mappasenreng, S.IP., M.M., menyatakan bahwa pencalonan anggota legislatif Pemilu 2029 hanya diperuntukkan bagi kader internal yang telah melalui proses kepartaian secara berjenjang dan berkelanjutan.
“Kerja politik bukan aktivitas lima tahunan. Ini kerja panjang. Siapa pun yang ingin menjadi calon legislatif harus masuk sejak awal, menjadi bagian dari struktur, dan berproses bersama partai,” tegas Andi Baso dalam pertemuan internal DPD Parindra Makassar, Senin (10/2/2026).
Kebijakan ini menandai perubahan serius dalam pola rekrutmen politik, khususnya di daerah-daerah yang selama ini menjadi medan perebutan kader antarpartai. Parindra secara eksplisit menutup praktik umum berupa perekrutan calon legislatif menjelang pemilu tanpa rekam jejak kepengurusan.
Wakil Ketua DPD Parindra Sulsel, Koes Hendratmo, menegaskan bahwa pencalonan legislatif tidak lagi diposisikan sebagai proses administratif, melainkan puncak dari kerja organisasi jangka panjang.
“Tidak ada jalan pintas. Loyalitas, keterlibatan, dan konsistensi kader menjadi ukuran utama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut dipertegas oleh Sekretaris DPD Parindra Sulsel, Andi Zainuddin, S.E., yang menyebut kerja politik Parindra dirancang sebagai agenda berkelanjutan, bukan kerja musiman menjelang pemilu.
“Kami sedang menyusun kepengurusan baru. Ini momentum bagi masyarakat yang ingin bergabung dan berproses dari awal,” kata Andi Zainuddin.
Sulawesi Selatan dipandang sebagai laboratorium penting bagi strategi Parindra. Provinsi ini dikenal memiliki tingkat konflik internal caleg yang tinggi di hampir semua partai besar, serta pola “lompat partai” yang kerap terjadi menjelang pemilu.
Dengan mengunci kader sejak dini, Parindra secara efektif, mengamankan basis suara struktural sejak 3–4 tahun sebelum pemilu, menekan konflik internal perebutan nomor urut, dan mengurangi ketergantungan pada logistik besar, serta menutup ruang migrasi kader pesaing
Model ini berbeda tajam dengan pola rekrutmen instan yang masih dominan di sejumlah partai nasional.
Dalam konteks nasional, strategi kaderisasi dini Parindra berpotensi menciptakan tekanan elektoral tidak langsung terhadap partai-partai lain, khususnya yang bergantung pada figur dan rekrutmen menjelang pemilu.
Beberapa implikasi yang mulai terbaca, seperti Partai NasDem dan partai berbasis figur menghadapi risiko migrasi kader potensial lebih awal. Golkar dan partai tua menghadapi tekanan regenerasi yang lambat juga Partai menengah kehilangan ceruk “caleg siap pakai” di daerah marginal.
Di daerah-daerah dengan selisih suara tipis, hilangnya satu atau dua figur lokal dapat berdampak langsung pada perolehan kursi DPR RI.
Berdasarkan tren Pemilu 2014–2024 dan elastisitas suara antarpartai, model kaderisasi struktural seperti yang diterapkan Parindra berpotensi menghasilkan pertumbuhan elektoral stabil jika direplikasi secara nasional.
Dalam simulasi moderat, Parindra berpotensi mengamankan 30–45 kursi DPR RI pada 2029. Pertumbuhan tersebut sebagian besar berasal dari dapil marginal, karena kursi diperoleh bukan dari lonjakan suara ekstrem, melainkan erosi perlahan suara pesaing.
Model ini menempatkan Parindra bukan sebagai partai lonjakan sesaat, melainkan aktor konsolidatif dalam peta politik nasional.
Sejumlah pengamat internal partai menilai Pemilu 2029 akan ditentukan bukan lagi oleh siapa yang paling cepat merekrut figur, melainkan siapa yang paling awal mengunci struktur.
Kaderisasi dini, disiplin organisasi, dan konsistensi kerja lapangan mulai menjadi faktor penentu, menggantikan pola lama berbasis popularitas sesaat.
Langkah Parindra di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pertarungan politik nasional telah dimulai jauh sebelum tahapan resmi pemilu, dan berlangsung di level yang jarang terlihat publik: struktur, kader, dan loyalitas jangka panjang.
Tanpa deklarasi besar, tanpa kampanye terbuka, Parindra mulai menyusun mesin elektoralnya secara senyap.
Bagi partai yang masih mengandalkan rekrutmen dadakan, sinyal ini bukan sekadar kebijakan internal, melainkan peringatan awal perubahan medan tempur politik 2029.(Anbas)
