JAKARTA, KORAN HARIAN 55 – Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi) Salim Djati Mamma mempertanyakan komitmen Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menegakkan keadilan dan memberantas segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat umum maupun khusus.
Salim Djati Mamma mengatakan, demosi merupakan bentuk punishment atau hukuman dari pimpinan kepolisian kepada para bawahan yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Dimana-mana reward (penghargaan) and punishment (hukuman) itu berlaku. Harusnya yang dapat reward jangan diberikan punishment, Ipda Rudy ini memberantas peredaran BBM ilegal kenapa malah diberikan demosi. Ini tidak benar,” kata Salim.
Dia pun mempertanyakan adanya demosi atau mutasi bersifat hukuman kepada anggota polisi yang diduga karena telah membongkar sindikat Bahan Bakar Minyak Ilegal di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Salim, kasus yang menimpa Ipda Rudy ini sangat penting dalam penegakan hukum yang transparan dan sesuai prosedur dalam menangani kasus-kasus serupa.
Ia pun meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar mengevaluasi Kapolda NTT Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A. yang membiarkan anak buahnya di mutasi setelah mengungkap kasus.
Sementara itu, sejumlah legislator di Komisi III DPR RI kompak mempertanyakan adanya demosi atau mutasi bersifat hukuman kepada anggota polisi yang diduga karena telah membongkar sindikat Bahan Bakar Minyak Ilegal di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Adde Rosi Khoerunnisa, selaku Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, kasus yang menimpa Ipda Rudy ini sangat penting dalam penegakan hukum yang transparan dan sesuai prosedur dalam menangani kasus-kasus serupa.
“Tentunya, saya sebagai Anggota Komisi III prihatin terhadap apa yang terjadi dengan Ipda Rudy. Kami berharap bahwa kasus-kasus yang sudah memiliki bukti kuat segera ditindaklanjuti,” ujar Adde Rosi kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Ia menyatakan akan berusaha mengonfirmasi lebih lanjut ke Polda setempat khususnya Polda NTT, mengenai detail kasus tersebut. Dirinya menegaskan, jika memang ada kesalahan dalam prosedur yang mengakibatkan demosi terhadap anggota yang seharusnya diapresiasi untuk membongkar sindikat ilegal, maka hal ini harus diusut tuntas.
“Dan, kita nanti akan coba mengonfirmasi ke Polda setempat apa yang memang terjadi,” ujarnya.
Ke depannya, lanjut Adde Fosi, perlu adanya langkah konkret dalam menangani kasus serupa seperti ini, tanpa adanya intervensi atau tekanan yang tidak semestinya.
“Kita bongkar dan lihat siapa dalang di balik terjadinya hal-hal ini,” pungkasnya.
Perhatian atas kasus ini juga datang dari Anggota Komisi III Gilang Dhielafararez yang meminta kejelasan dari Polri terkait kasus ini demi keadilan dan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
“Permasalahan ini perlu menjadi perhatian karena terlalu kental dengan nuansa manipulasi,” ujar Gilang.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta persoalan ini diusut secara transparan, apalagi ada dugaan pertikaian antara Rudy Soik dan jajaran Polda NTT terkait masalah yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Patut diduga apa yang disampaikan Rudy Soik terkait pembunuhan karakter untuk dirinya benar. Karena alasan pemberian sanksi menurut saya terlalu mengada-ada, karena ada jajaran anggota Polri lainnya di tempat makan karaoke itu,” ungkapnya.
“Komisi III DPR akan ikut mengawal permasalahan ini mengingat Polri merupakan mitra kami. Secara akal sehat, kita bisa melihat ada upaya penjegalan terhadap saudara Rudy Soik yang sedang menjalankan tugasnya dalam mengusut jaringan mafia BBM bersubsidi,” pungkasnya menambahkan.
Seperti diketahui, kasus Ipda Rudy mencuat, setelah dirinya dilaporkan membongkar praktik ilegal penjualan bahan bakar minyak (BBM) di NTT, namun kemudian justru terkena demosi dalam tugasnya. Kondisi ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat tersebut, yang mungkin berusaha menghambat penyelidikan.
Dengan adanya perhatian khusus dari DPR RI, publik berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan adil. Serta, memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat kejahatan.
