Dugaan Jual Beli Combine Harvester dan Traktor John Deere, Bantuan Pemerintah, Ketum PERJOSI Desak Menteri Pertanian Jangan Diam

(Menelusuri Penjualan Bantuan Alsintan Untuk Petani  Bagian 1)

Bantuan Alsintan Seharusnya Gratis dan Tidak Boleh Diperjualbelikan. Dugaan Pengalihan Combine dan di Pangkep Memunculkan Pertanyaan tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Pangkep, koranharian55.com — Program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas petani kini menjadi perhatian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Muncul dugaan adanya combine harvester bantuan pemerintah tahun 2023, 2024 dan 2025 yang diperjualbelikan dan berpindah tangan, pengadaannya diperuntukkan bagi kelompok tani.

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran bantuan, penggunaan nama kelompok tani sebagai penerima, serta pihak-pihak yang diduga menguasai dan mengalihkan alat pertanian tersebut.

Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (PERJOSI), Salim Djati Mamma, meminta Kementerian Pertanian tidak menganggap persoalan ini sebagai persoalan administratif semata. Menurut dia, apabila benar terdapat combine harvester bantuan pemerintah yang diperjualbelikan tanpa hak, persoalan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan, penetapan penerima, penyerahan, hingga dugaan transaksi dan perpindahan kepemilikan.

“Program bantuan alsintan menggunakan anggaran dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan petani. Karena itu, harus dipastikan alat tersebut benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh kelompok tani sebagaimana tujuan program. Jika kemudian ditemukan adanya penjualan atau pengalihan tanpa dasar yang sah, pemerintah harus melakukan pemeriksaan secara serius,” kata Bung Salim, saat dihubungi via selularnya, Rabu  (18/11/2026).

Bung Salim menuturkan, Kementerian Pertanian telah menegaskan bahwa bantuan alsintan diberikan secara gratis sesuai ketentuan program dan tidak boleh diperjualbelikan ataupun dijadikan sumber keuntungan pribadi oleh pihak yang mengelolanya.

Prinsip tersebut menjadi penting karena combine harvester merupakan mesin pertanian yang memiliki fungsi strategis dalam mempercepat proses panen, menekan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi usaha tani.

Bantuan kepada kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun penerima lain yang ditetapkan pemerintah harus digunakan sesuai peruntukannya.

Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini menilai, pengawasan terhadap bantuan alsintan tidak boleh berhenti pada penyerahan barang dan penandatanganan berita acara serah terima. Pemerintah juga harus memastikan keberadaan fisik mesin, pemanfaatannya, serta kesesuaiannya dengan identitas kelompok tani yang tercatat sebagai penerima.

“Jangan sampai secara administrasi bantuan tercatat telah disalurkan kepada kelompok tani, tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Harus ada pemeriksaan apakah mesin masih berada di tangan penerima yang sah, apakah digunakan untuk kepentingan petani, atau justru telah berpindah tangan melalui transaksi yang tidak dibenarkan,” ujarnya.

Wartawan senior dibidang kriminal ini, menuturkan, dari informasi awal yang diterima tim investigasi, muncul dugaan adanya proses lobi terkait penjualan combine harvester dengan nilai yang disebut berkisar Rp70 juta hingga Rp160 juta, bahkan mencapai Rp200 juta.

Informasi tersebut juga menyebut adanya seseorang yang diduga menjadi penghubung atau orang kepercayaan pihak tertentu dalam proses penawaran dan pengalihan mesin.

Selain itu, terdapat informasi yang mengaitkan proses lobi tersebut dengan mantan suami seorang anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Gerindra  atau bernama Hj. Khalijah, serta dugaan hubungan kedekatan dengan Istri Menteri Pertanian.

Bung Salim menegaskan, PERJOSI akan mendorong penelusuran berdasarkan keterangan orang yang mengetahui langsung proses tersebut, disertai pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada seluruh pihak yang disebut.

“Yang harus dibuka adalah siapa yang menawarkan, siapa yang bernegosiasi, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang membeli, dan ke mana uang tersebut mengalir apabila transaksi benar-benar terjadi. Jangan sampai nama kelompok tani hanya digunakan dalam dokumen, sementara penguasaan dan pemanfaatan alat justru berada di tangan pihak lain,” kata Bung Salim.

Untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, Ketum PERJOSI meminta Dinas Pertanian bersama Polres dan Kejaksaan  Pangkep melakukan verifikasi terhadap penyaluran combine harvester tahun anggaran 2023, 2024 dan 2025.

Ia menegaskan, pemeriksaan setidaknya perlu mencakup surat keputusan penerima bantuan, proposal kelompok tani, dokumen CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi), dokumen pengadaan, berita acara serah terima (BAST), serta identitas mesin berupa merek, tipe, nomor rangka, dan nomor seri.

Sebab dokumen tersebut penting untuk memastikan apakah combine, dari bantuan pemerintah yang diduga diperjualbelikan.

Selain itu tambah Asesor BNSP ini menjelaskan, bahwa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kelompok tani yang tercatat sebagai penerima. Pengurus dan anggota kelompok harus dimintai keterangan mengenai proses penerimaan, keberadaan mesin, penggunaan, serta kemungkinan adanya persetujuan atau keputusan pemindahtanganan.

Menurut Bung Salim, pemeriksaan fisik juga diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi mesin.

“Jangan hanya memeriksa laporan di atas kertas. Cocokkan dokumen dengan kondisi fisik mesin. Jika nomor rangka dan nomor serinya dapat diidentifikasi, telusuri keberadaan alat tersebut sampai diketahui siapa yang menguasainya sekarang,” ujarnya.

Dari sisi hukum, dugaan penjualan combine harvester bantuan pemerintah dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan pada status barang, ketentuan program bantuan, perbuatan masing-masing pihak, sudah  terpenuhi unsur pidana, tuturnya.

Bung Salim menegaskan, apabila ditemukan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan memenuhi unsur kerugian keuangan negara, penyidik dapat menguji penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang memenuhi unsur kerugian keuangan negara, Pasal 3 undang-undang yang sama dapat dipertimbangkan.

Pasal 2 memuat ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4 hingga 20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Pasal 3 memuat ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 1 hingga 20 tahun serta denda sesuai ketentuan pasal.

Selain itu tambahnya, pihak yang tercatat sebagai penerima, pengurus kelompok tani, perantara, penjual, pembeli, maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam penyaluran bantuan perlu diperiksa berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing.

Bung Salim meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman, memerintahkan  unit terkait melakukan penelusuran terhadap status bantuan combine harvester tahun, 2023, 2024,2025 dan 2026 di Pangkep.

Menurut Ketua Umum PERJOSI, persoalan ini perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan petani terhadap program bantuan pemerintah.

Ketum PERJOSI juga mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep dan Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana dan bukti permulaan yang memadai, hasil pemeriksaan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum.

“Petani membutuhkan bantuan yang benar-benar sampai kepada mereka. Jangan sampai program yang seharusnya membantu meningkatkan kesejahteraan petani justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari fasilitas negara,” tegas Bung Salim.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai daftar penerima, mekanisme penyaluran, dan keberadaan mesin merupakan bagian penting dari pengawasan publik.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Ketum PERJOSI sudah meminta daftar nama kelompok penerima alsintan, kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, kelompok tani yang tercatat sebagai penerima, sementara pihak yang diduga menjadi penghubung atau perantara, serta pihak-pihak lain yang namanya dikaitkan dengan informasi awal, sudah dikantongi namanya.

Seluruh keterangan dan dokumen diperoleh serta diverifikasi, dugaan penjualan alsintan dan, nilai transaksi, serta keterlibatan pihak-pihak tertentu sebagai informasi pembuktian, sudah diperoleh oleh tim investigasi.

Bagi Bung Salim, persoalan utama bukan sekadar ke mana combine harvester itu berpindah, melainkan apakah bantuan pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan petani sebagaimana tujuan awal pengadaannya.

“Kalau bantuan itu memang diberikan untuk petani, maka petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya. Pemerintah harus memastikan tidak ada penyimpangan. Jangan sampai bantuan yang dibiayai negara justru berubah menjadi objek transaksi yang menguntungkan segelintir pihak,” tutup Adik mantan wakabareskrim Polri, Irjen Pol Dr H Syahrul Mamma SH MH ini……Bersambung………..(tim).