JAKARTA, KORAN HARIAN 55 – Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet secara mendadak pada 8 September 2025 mengganti lima menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengguncang politik, ekonomi, dan pasar keuangan.
Langkah ini dipandang sebagai respons atas gelombang protes nasional dalam dua minggu terakhir, namun justru memicu ketidakpastian baru.
Dengan adanya reshufle disebut mendadak, mengakibatkan pasar keuangan langsung bergejolak, dimana data pasar mencatat, IHSG: pada tanggal 8 September 2025 anjlok 1,28% (−100 poin) ke level 7.766,8. Dan pada tanggal 9 September, turun lagi 1,78% ke 7.628,6. Serta 10 September pagi, sempat rebound 0,73% ke 7.684,6.
Rupiah yang awalnya menguat 0,51% ke Rp 16.351/US$, namun segera melemah lebih dari 1% ke Rp 16.440–16.470/US$, memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi. Investor menilai hilangnya sosok Sri Mulyani sebagai “penjaga disiplin fiskal” meningkatkan risiko defisit melebar dan rating kredit tertekan.
Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, menilai reshuffle ini lebih bernuansa politik daripada teknokratis.
“Langkah mendadak ini menunjukkan kegagapan komunikasi publik. Istana tampak merespons tekanan politik, tapi lupa menyiapkan penjelasan transisi. Akibatnya, ruang publik dipenuhi spekulasi dan pasar kehilangan kepercayaan,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025)
Bung Salim menegaskan perlunya roadmap 30/60/90 hari dari kabinet baru untuk meredam kegelisahan pasar.
Sedangkan Reaksi Politik & Implikasi Fiskal, Bung Salim menambahkan, Partai-partai pendukung memberikan dukungan terbatas, menunggu arah kebijakan baru. Namun analis pasar memperingatkan, Risiko pelonggaran batas defisit 3% PDB. Tekanan pada BI untuk menahan arus modal keluar.
Ketidakpastian program prioritas, termasuk program makan siang gratis yang dinilai bisa menambah beban puluhan triliun rupiah.
“Tanpa estimasi biaya penuh, skenario pembiayaan, dan evaluasi transparan, program ini berpotensi memperburuk defisit. Pasar berhak khawatir,” jelas Mantan Dirut Harian Ujungpandang Ekspres ini
Dari perspektif jurnalis, Wartawan senior dibidang kriminal ini menilai reshuffle ini menguji prinsip keterbukaan informasi.
“Ketika perubahan besar dilakukan dengan penjelasan minim, ruang publik diisi rumor dan disinformasi. Media siber wajib menagih data primer: SK Presiden, kronologi resmi, dan proyeksi anggaran. Tanpa itu, publik hanya akan terjebak dalam kabar simpang-siur,” katanya.
Menurut Asesor BNSP ini mengungkapkan, situasi saat ini belum mengarah ke krisis fatal, tetapi risiko besar mengintai, adanya Defisit fiskal melebar, Rupiah terus melemah, Arus modal keluar lebih besar, serta kredit rating bisa terancam.
“Kalau kabinet baru mampu menjawab dengan transparansi, roadmap fiskal, dan komunikasi konsisten, guncangan ini bisa sementara. Tapi bila tidak, krisis kepercayaan jangka panjang terbuka lebar,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai Jurnalis merekomendasikan perlu adanya Publikasikan roadmap fiskal 90 hari yakni, defisit, sumber pembiayaan, prioritas belanja, Konfirmasi kesinambungan kebijakan adanya inflasi, kerangka fiskal menengah. Lalu menggelar briefing mingguan bersama BI dan Menkeu, Audit program baru yakni makan siang, kementerian haji, dengan analisis biaya-manfaat serta libatkan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, untuk konsultasi transparan.
“Kredibilitas dibangun lewat fakta, angka, dan konsistensi kebijakan, bukan sekadar retorika,” pungkas Salim Djati Mamma.(jr/akc)
